Partai cukup 2 partai saja dan tidak lebih dan Ormas2 juga dibatasi, agar:
• Kader2 pemimpin bangsa dapat terkumpul baik di dalam 2 partai tsb dibanding dengan di banyak partai agar tidak mengundang terjadinya Kolusi akibat dari harus Koalisi
• Ada pengkaderan partai secara systematis dan terarah untuk mempersiapkan kader2 pemimpin bangsa.
• Struktur organisasi Partai dapat disesuaikan dengan instansi Pemerintah untuk mengevaluasi dan kontrol kerja Pemerintah dan mempersiapkan kader2 yang sesuai dengan keahliannya dalam Instansi Pemerintah.
• Ada penghematan biaya APBN untuk setiap Pemilu.
• Pemenang bisa menjadi pemimpin 100% dan yang kalah menjadi oposisi 100%.
• Tidak lucu partai yang menang jadi oposisi karena kalah oleh partai2 yang kalah karena bisa menjadi pemenang dengan berkoalisi.
• Negara tidak membuang energy yang besar secara sia-sia dari waktu dan biaya yang seharusnya dapat digunakan membangun masyarakat.
• Tidak diperlukan Dekrit Presiden seperti tahun 1955 karena banyak partai dan kacau
• Partai yang tidak baik akan selamanya tidak dipilih oleh rakyat, sehingga dia harus melakukan pembenahan diri kedalam.
• Wakil2 rakyat dan Pemimpin bangsa ini dapat kerja 5 tahun penuh sejak terpilih bukan hanya 3 tahun seperti sekarang, 1 tahun pertama, untuk penyesuaian dan menikmati kemenangan dan mencarikan team pemenangannya posisi jabatan, 1 tahun akhir, untuk mempersiapkan diri kembali dalam menghadapi pemilu tahun depannya. Jika team pemenangan terlalu banyak, maka dicarikanlah/diadakanlah posisi seperti Wakil Menteri yang seharusnya tidak perlu karena sudah ada Dirjen team penasehat Presiden dll yang mengahabiskan uang rakyat. Ini harus diatur (dipimpin) oleh UU. Begitu juga dengan kebijakan yang baku harus diatur (dipimpin) oleh UU. Jangan seperti Kemendikbud, ganti Menteri ganti kebijakan.

DPRD-II dihapuskan,
• Bupati sebagai wakil Gubernur di Kabupaten dipilih dan diangkat oleh Gubernur seperti Camat diangkat oleh Bupati agar “garis komando” lancar dan tidak menciptakan raja2 kecil di daerah.
• Waktu dan biaya Pilbup dan Pileg DPRD-II akan tidak ada dan dapat digunakan untuk biaya pembangunan.
• DPRD-I, Pilgub dan Pilkades tetap seperti sekarang.